Sadar Hukum Jadi Poin Penting Menkumham Kukuhkan Desa/Kelurahan Binaan Menuju Sadar Hukum

Lombok Tengah NTB – Dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum di wilayah desa/kelurahan, Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly secara resmi melakukan pengukuhan Desa Binaan menuju Desa Sadar Hukum di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022. Tercatat sejumlah 63 Desa/Kelurahan yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi Desa Binaan. Usulan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur NTB, Zulkieflimansyah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB, Senin (21/03).

Selain Gubernur NTB, hadir pula dalam kegiatan tersebut Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reynhard Silitonga, Pimti Pratama Kanwil Kemenkumham NTB, unsur Muspida dan sejumlah Kepala SKPD, serta Kepala Lapas Terbuka Lombok Tengah, Agung Putra bersama seluruh kepala satuan kerja lainnya.

Baca juga: Guna meminimalisir pelanggaran anggota. Korem 162/WB gelar penyuluhan Hukum

Yasonna kemudian meminta seluruh pihak untuk melakukan pemantauan terhadap desa/kelurahan yang berstatus binaan tersebut, jika memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum, Menteri Hukum dan HAM selanjutnya akan mengeluarkan SK tentang Pemberian Penghargaan Anubhawa Sasana kepada 63 desa tersebut.

Baca juga: Kalapas Selong, Hadiri Rapat Teknis Pemasyarakatan di Kanwil Kumham NTB

"Saya perlu mengingatkan dan mengimbau bapak/ibu dan hadirin sekalian untuk selalu memonitoring dan memperhatikan dengan seksama terhadap desa/kelurahan yang telah berstatus desa/kelurahan binaan, sebelum nantinya akan ditetapkan menjadi desa/kelurahan sadar hukum melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM RI, " tegas Yasonna.

Menkumham Yasonna juga mengatakan bahwa tingkat kesadaran hukum yang tinggi di suatu daerah dinilai akan berdampak positif, tingginya kesadaran hukum juga menjadi modal dasar nasional bagi pemerintah dalam menghadapi tantangan global.

Baca juga: Tinjau Rutan Praya, Prof. Eddy Berikan Motivasi dan Himbauan Kepada Seluruh Kasatker Kumham NTB

Usai mengukuhkan Desa Binaan, Yasonna juga menandatangani prasasti Pura Padmasana Bajrasatwa yang didirikan di Lapas Mataram, sekaligus menyaksikan penandatanganan dokumen hibah oleh Gubernur Zulkieflimansyah kepada Kemenkumham berupa lahan dan bangunan yang nantinya dimanfaatkan sebagai tempat pembangunan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyarakatan.

"Dengan ini saya meresmikan Pura di Lapas Mataram dengan harapan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan umat Hindu di Lapas Mataram. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur karena telah bersedia menghibahkan sebagian lahan dan bangunan yang nantinya dipergunakan sebagai tempat untuk UPT Pemasyarakatan. Tentunya ini akan sangat mendukung dan bermanfaat dalam memaksimalkan kegiatan pemasyarakatan, " tandas Yasonna.(Adbravo)

Baca juga: Wagub NTB : Peran Notaris, Penting dalam Pembangunan dan Perekonomian Daerah